Pertahanan Republik Indonesia

(Foto: KOMPAS//Totok Wijayanto)

15 Oktober 2009, Jakarta -- Tentara Nasional Indonesia berencana untuk menambah Komando Daerah Militer di Kalimantan. Pertimbangannya, wilayah yang sangat besar serta panjangnya garis perbatasan membutuhkan lebih dari satu Komando Daerah Militer.

”Panjang garis perbatasan 2.004 kilometer. Rentang kendalinya sangat panjang. Maka, pengelolaan perbatasan dibagi menjadi dua Kodam,” kata Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Rabu (14/10), seusai upacara pemberangkatan Satgas Kizi TNI Konga XX-G/Monuc ke Kongo.

Panglima menyebutkan, gesekan di perbatasan dengan Malaysia masih terus terjadi. Seperti sehari sebelumnya, saat ada kapal dari Malaysia masuk ke perairan Indonesia di sekitar Ambalat. ”Sudah kami peringatkan bahwa mereka lewat wilayah perbatasan. Pada mereka telah kami komunikasikan dan mereka turuti,” kata Panglima.

Masih dikaji

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agustadi Sasongko Purnomo mengatakan, AD tengah melakukan pengkajian tentang penambahan itu. Menurut dia, masih dipertimbangkan pembagian wilayah, misalnya antara selatan dan timur serta barat dan tengah. Rencana pembagian itu belum tetap, tergantung dari hasil studi yang tengah dilakukan. ”Yang penting terjadi keseimbangan. Saat ini masih terus dikaji,” kata KSAD.

Menurut KSAD, masalahnya adalah wilayah Kalimantan terlalu luas untuk upaya komando pengendalian. Selama ini, komando pengendalian berada di bawah satu Kodam, yaitu Kodam VI/Tanjungpura. ”Tiap daerahnya yang menjadi pengendalian Komandan Korem jadi terlalu luas, sementara pemerintah daerahnya itu gubernur,” kata KSAD.

Menurut KSAD, penambahan Kodam di Kalimantan Barat itu baru akan direalisasikan tahun 2011. Realisasi rencana tersebut masih bergantung pada anggaran. ”Masih lama. Itu pun kita masih lihat, ada anggarannya atau tidak,” kata KSAD.

KSAD juga menyatakan, saat ini rencana pemekaran Kodam hanya untuk wilayah Kalimantan. ”Belum ada untuk pulau lain,” katanya.

Andi Widjajanto, pengamat militer dari Universitas Indonesia, mengatakan, daerah yang luas seperti Kalimantan dan Papua membutuhkan tambahan pasukan. Namun, ia mempertanyakan bentuk dari penambahan pasukan itu untuk wilayah Kalimantan. ”Kenapa harus ditambahkan dalam bentuk Kodam baru, sementara di Papua itu bisa berupa penambahan divisi pasukan tempur cadangan,” kata Andi.

Menurut dia, wilayah Kalimantan membutuhkan pasukan tambahan untuk menjaga perbatasan. Saat ini jumlah pasukan jauh dari ideal untuk menjaga garis perbatasan terpanjang yang dimiliki republik ini. Namun, penambahan Kodam tidak terlalu tepat mengingat jumlah pasukan yang didapatkan dengan pengadaan Kodam hanya berjumlah dua pertiga dari penambahan pasukan yang terjadi dengan diadakannya satu divisi seperti yang dilakukan di Papua. ”Selain itu, penambahan Kodam setelah reformasi, seperti Iskandar Muda di Nanggroe Aceh Darussalam dan Pattimura di Maluku, diadakan karena ketegangan di dalam wilayah negara, sementara di Kalimantan itu masalahnya adalah perbatasan dan ketegangan dengan Malaysia,” kata Andi.

Kesiapan

Berkaitan dengan peran TNI dalam tanggap darurat musibah gempa di Padang, Panglima TNI menyatakan, TNI telah bekerja melebih target. ”Tadinya rencananya dua bulan, terus satu bulan. Tetapi, ternyata tanggap darurat di mana TNI menjadi inti akan dinyatakan selesai tanggal 17 Oktober ini. Ini berarti TNI telah bekerja melewati target,” kata Panglima.

Menurut dia, TNI telah bergerak secepat mungkin untuk mengatasi masalah ini. Kalau ada kendala teknis, itu berkaitan dengan alat-alat berat yang membutuhkan alat angkut kapal sehingga memakan waktu sekitar dua hari.

KOMPAS


Sekian blog PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA ini memberikan informasi tentang kekuatan militer indonesia, alutsista indonesia, pesawat tempur, kapal perang, kapal selam, dan marinir dengan artikel tentang TNI Tambah Kodam semoga bermanfaat. Terimakasih telah membaca blog PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA.