Pertahanan Republik Indonesia

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro (Tengah), General Manager Operation PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) Indra Prasetya (kiri), Direktur PT KNI Chrisna Deva (kiri dua) dan Direktur Utama PT KNI Antung Pandoyo (kanan dua) saat meresmikan pabrik amonium nitrat PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang, Kalimantan Timur, Jumat (15/6). Peresmian ini menandai mulai dioperasikannya pabrik AN terbesar di Indonesia dan memastikan kesiapan pabrik Amonium Nitrat (AN) yang memiliki kapasitas produksi Amonium Nitrat 300.000 MT/tahun untuk mendukung industri pertambangan Indonesia. Pabrik KNI yang merupakan salah satu industri strategis dibawah pengawasan Kementerian Pertahanan ini juga akan mengurangi ketergantungan akan impor Amonium Nitrat (AN) dan akan menghemat devisa negara.(Foto: inilah/andi Anwar)

16 Juni 2012, Jakarta: Pengusaha bahan baku peledak meminta sejumlah kemudahan untuk berinvestasi di sektor interview. Kementerian Pertahanan akan merivisi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengaturan, pembinaan dan Pengembangan Badan usaha Peledak Komersial.

"Kami menerima banyak masukkan," kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di Bontang kepada Tempo, Jumat, 15 Juni 2012. Purnomo menerima sembilan pengusaha yang terkait bahan peledak dan lima importir. "Diantaranya kemudahan investasi dan perijinan."

Purnomo berjanji akan menindaklanjuti permintaan pengusaha ini. Pemerintah akan menyiapkan draft revisi peraturan ini. Namun Menteri Purnomo belum bisa memastikan kapan revisi ini akan dirampungkan. "Belum kami putuskan," kata dia.

Menteri Pertahanan sebelumnya mendorong badan usaha milik negara dan swasta untuk memproduksi bahan baku peledak atau ammonium nitrat. Permintaan ini disampaikan saat meresmikan PT Kaltim Nitrate Indonesia. Hingga saat ini hanya ada dua pabrik di dalam negeri yang memproduksi ammonium nitrat yaitu PT Multi Nitrotama Kimia dan PT Kaltim Nitrate Indonesia.

Saat ini Kementerian Pertahanan sedang mempelajari proposal pembangunan pabrik dari PT Batuta. Dia berharap, dengan semakin banyaknya produsen bahan baku peledak, ketergantungan impor bisa dikurangi. Dia berharap, pabrik yang beroperasi di Kalimantan Timur untuk terus memperbesar kapasitas. Menurut Purnomo, ekspansi ini perlu dilakukan karena potensi pasokan gas di wilayah ini sangat tinggi.

Sumber: TEMPO

Presiden Direktur PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) Antung Pandoyo, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Faroek Ishak, saat peresmian pabrik Amonium Nitrat (AN) terbesar di Indonesia, di kawasan Kaltim Industrial Estate, Tursina, Bontang, Jumat (15/6/2012) pagi. Peresmian ini menandai mulai dioperasikannya pabrik AN terbesar di Indonesia dan memastikan kesiapan pabrik AN yang memiliki kapasitas produksi Amonium Nitrat 300.000 MT/tahun untuk mendukung industri pertambangan Indonesia. (Foto: okezone)

16 Juni 2012, Bontang: Pemerintah menargetkan nilai investasi industri pertahanan nasional bisa mencapai sekitar Rp100 triliun dalam waktu lima tahun. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pihaknya akan terus mendorong masuknya investasi di industri pertahanan, baik oleh swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Nilai investasi industri pertahanan tersebut terdiri atas berbagai macam sektor seperti alat utama sistem senjata (alutsista), pabrik peluru kendali (rudal), dan bahan peledak berkekuatan rendah atau amonium nitrat. Peningkatan investasi juga akan menaikkan devisa negara. Menurutnya, target tersebut bisa terpenuhi tidak hanya melalui pembangunan pabrik baru, tapi juga penambahan investasi serta kapasitas produksi.

Dia mencontohkan, pabrik amonium nitrat PT KNI yang senilai Rp4 triliun. ”Saat ini kapasitas produksinya 300.000 ton per tahun, sebelumnya hanya sekitar 120.000-150.000 ton per tahun,” kata Purnomo seusai peresmian pabrik amonium nitrat PT Kaltim Nitrate Indonesia (KNI) di Bontang, Kalimantan Timur,kemarin. Purnomo memperkirakan, kebutuhan amonium nitrat nasional terus meningkat menjadi 800.000 ton per tahun pada 2014-2015.

Saat ini kebutuhan amonium nitrat sekitar 600.000 ton per tahun. ”Ditambah produksi MNK (PT Multi Nitrotama Kimia) di Cikampek, Karawang, Jawa Barat, produksi dalam negeri menjadi lebih besar,”ucapnya. Saat ini hanya ada dua pabrik amonium nitrat di dalam negeri yakni PT KNI dan PT MNK.Sebenarnya ada satu lagi perusahaan BUMN di Bontang yakni PT Dahana, namun hingga kini masih belum diketahui secara jelas soal investasinya.

Lebih lanjut Purnomo menjelaskan, saat ini investor lainnya yakni PT Batuta tengah menjajaki investasi pembangunan pabrik amonium nitrat di Bontang.Dia mengaku sudah menerima proposal rencana investasi PT Batuta. Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak menambahkan, pihaknya mendukung investor di Bontang dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, keamanan berinvestasi, menjamin kepastian hukum, serta mempermudah perizinan.

Awang mengungkapkan, Bontang menempati urutan kelima dari 33 provinsi terkait penanaman modal asing (PMA), nomor tiga untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan masuk dalam 10 besar regional champion investasi. Dia menyebutkan, realisasi investasi di Bontang tahun lalu mencapai Rp38 triliun, melampaui target awal Rp32 triliun.” Tahun ini kami targetkan Rp42 triliun.Termasuk industri batubara. Dua blok migas sedang dikembangkan,”ucapnya.

Direktur Utama PT KNI Antung Pandoyo optimistis, perusahaan yang dia pimpin bakal menjadi produsen amonium nitrat terbesar di Indonesia, bahkan mungkin Asia Tenggara. PT KNI akan berperan penting sebagai aset nasional untuk melayani industri pertambangan di dalam negeri. Pembangunan pabrik tersebut juga akan menghemat devisa negara hingga USD150 juta. ”USD150 juta asumsinya harga USD500 per ton. Itu dikali 300.000 ton. Kalau harga USD600, akan lebih besar,”tandasnya.

Sumber: SINDO

12 Juni 2012, Senayan: Komisi I DPR meminta kontrak pengadaan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR)-10514 dengan Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Belanda, yang telah dilaksanakan pada 5 Juni 2012, dievaluasi dan ditinjau ulang.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI Tubagus Hasanuddin pengadaan kapal tersebut mahal, namun jauh dari kondisi sebuah kapal tempur yang ideal di kelasnya. Karena kapal itu tidak disertai dengan radar militer, peluru kendali, dan tidak ada perangkat perang lainnya. "Masalah ini dalam raker dengan Kemhan berikutnya akan dipertanyakan Komisi I. Sebab rencana pembelian PKR-10514 dari Belanda itu, sangat jauh dari harapan dalam modernisasi alutsista TNI yang canggih," ujar Hasanuddin di Gedung DPR, Selasa (12/6).

Hasanuddin mengatakan, memang Komisi I sebelumnya telah menyetujui rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk membeli kapal kawal rudal tersebut. Namun soal teknis pelaksanaannya hal itu serahkan pada Kemhan.

Komisi I hanya menginginkan pembelian kapal tempur dari luar negeri, namun pengerjaannya di dalam negeri. Dengan catatan, kapal tersebut canggih dan modern dengan dilengkapi peralatan tempur yang memadai.

Lanjut Hasanuddin, dalam rencana pengadaan kapal dengan nilai 220 juta dolar AS itu, kapal dikerjakan di Belanda dan PT PAL hanya mendapat pekerjaan sebesar 7 juta dolar AS saja atau kurang dari 3 persennya. Sementara untuk alih teknologinya pihak Indonesia masih dibebankan biaya 1,5 juta dolar AS lagi.

"Sehingga ini juga tidak sesuai yang ditekankan DPR, untuk memanfaatkan industri pertahanan dalam negeri untuk modernisasi alutsista TNI," ujarnya.

Hasanuddin mengatakan, semestinya Kemhan mencari galangan kapal yang mampu memenuhi persyaratan-persyaratan teknis seperti murah, memiliki sistem alutsista yang lengkap, serta proses TOT yang jelas. Misalnya, Orrizonte Sistemi Navali (OSN) yang juga telah mengajukan proposal lebih baik dalam pembuatan kapal sejenis.

"OSN sanggup membangun seratus persen pembuatan PKR-10514 di Indonesia dengan bekerja sama dengan PT PAL. Mereka juga sanggup mengerjakannya untuk kapal pertama dalam waktu 34 bulan. Dengan dilengkapi persenjataan yang modern seperti surface to surface missile, torpedo launcher system, radar 3D, dan sonar," tegasnya.

Seperti diketahui, kontrak pengadaan PKR-10514 dengan DSNS ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo yang mewakili Kemhan RI dengan Director Naval Sale of DSNS Evert van den Broek yang dalam hal ini mewakili pihak DSNS, Selasa (5/6) di Kantor Kemhan, Jakarta.

Pengadaan Kapal PKR 10514 ini dalam rangka untuk memperkuat Alutsista di jajaran TNI AL guna mendukung tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Selain digunakan untuk tugas–tugas tempur, Kapal PKR 10514 ini juga diperlukan untuk memberikan deterrent effect (efek gentar) terhadap pihak manapun yang akan mencoba mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Kepala Baranahan Kemhan RI mengatakan, dalam pembangunan Kapal PKR 10514 ini, DSNS melakukan joint production (kerja sama produksi) dengan PT PAL Indonesia (Persero) selaku industri pertahanan dalam negeri. DSNS telah memutuskan untuk memberikan Transfer of Technology (ToT) dalam konstruksi desain dan pembangunan Kapal PKR 10514 kepada PT PAL Indonesia (Persero).

Sumber: Jurnal Parlemen

7 Juni 2012, Yogyakarta: Kementerian Riset dan Teknologi akan mengembangkan sekitar 1.000 roket untuk melengkapi alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia sebagai pertahanan negara.

"Roket hasil pengembangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) itu akan dimanfaatkan untuk pertahanan negara," kata staf ahli pertahanan dan keamanan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) Hari Purwanto di Yogyakarta, Kamis (7/6).

Menurut dia, Kemristek akan memproduksi 1.000 roket dengan nama Erhan 122. Roket itu merupakan roket pertahanan kaliber 122 yang sudah diberi hulu ledak dan akan dimanfaatkan untuk menggantikan roket yang dibeli dari luar negeri.

"Roket yang akan diproduksi tersebut memiliki jangkauan 15-20 kilometer. Pengembangan roket itu merupakan investasi besar negara sekaligus untuk menambah kekuatan pertahanan keamanan dan melengkapi alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI," katanya.

Ia mengatakan, roket menjadi salah satu teknologi penting yang krusial untuk segera dikembangkan secara mandiri oleh Indonesia. Selama ini Indonesia lebih banyak mengandalkan roket yang dibeli dari negara lain.

"Roket dikembangkan untuk kepentingan negara, seperti melengkapi alutsista, sehingga kemanfaatan roket mendesak untuk segera dikembangkan mengingat negara-negara lain telah memiliki teknologi roket mandiri," katanya.

Menurut dia, selain mengembangkan roket, Kemristek juga mengembangkan teknologi pesawat tempur bersama Korea Selatan dengan nama Fighter Indonesian Experiment. "Indonesia juga sudah membuat panser sendiri dan telah diekspor ke beberapa negara seperti Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Hal itu merupakan langkah positif dan diharapkan bisa semakin berkembang," kata Hari.

Sumber: Republika

(Foto: DMC)

5 Juni 2012, Jakarta: Kementrian Pertahanan (Kemhan) membantah PT PAL Indonesia mendapat porsi kecil dalam pembangunan Kapal PKR 10514 yang dilakukan dengan skema joint production dengan Belanda.

Indonesia-Belanda melakukan kerja sama pembangunan kapal PKR 10514 dengan nilai $220 juta. Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Mayjen TNI Ediwan Prabowo mengatakan, pengetahuan yang didapat PT PAL tak bisa dibandingkan dengan uang. “Tak semata-mata terhitung dari harga barang, tapi seberapa besar teknik dan kemampuan yang diberikan pada Indonesia,”kata Ediwan usai melakukan penandatanganan kontrak pengadaan Kapal PKR 10514 di kantornya di Jakarta, Selasa (5/6).

Direktur Utama PT PAL Indonesia Firmansyah juga mengatakan hal yang sama. Menurutnya, apa yang didapat Indonesia dalam kerja sama ini tak bisa di ukur dengan uang. “Kami mendapatkan kesempatan belajar. Kalau diukur dengan uang, tentu sangat tinggi,”ujarnya.

Firmansyah juga mengatakan, untuk menunjang kerja sama pembangunan PKR 10514 itu, PT PAL terus mempersiapkan diri. Selain mempersiapkan sarana dan prasarana, PT PAL juga tengah menyiapkan personel yang akan membangun kapal tersebut.

“Kesiapan kami sudah hampir 80 persen. Tinggal menyiapkan personel, dan personel pun dilakukan dengan seleksi yang tak cuma sekali,”jelasnya.

 Sumber: Jurnas

(Foto: DMC)

5 Juni 2012, Jakarta: Pemerintah RI melalui Kementerian Pertahanan dan Damen Schelde Naval Shipbuilding Belanda menandatangani kontrak pengadaan satu unit kapal Perusak Kawal Rudal 10514 dengan skema joint production antara PT PAL Indonesia dan DSNS.

Kontrak pengadaan Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan) Mayjen TNI Ediwan Prabowo dengan Direktur Naval Sale of Damen Schelde Naval Shipbuilding (DSNS), Evert Van den Broek, di Kantor Kemhan di Jakarta, Selasa.

Kabaranahan Mayjen TNI Ediwan Prabowo usai menandatangani kerja sama itu mengatakan bahwa DSNS telah memutuskan untuk memberikan Transfer of Technology (ToT) dalam konstruksi dan pembangunan Kapal PKR 10514 kepada PT PAL Indonesia.

Menurut dia, kapal PKR 10514 ini akan dibangun di tiga tempat, yaitu di PT PAL Indonesia, Vlisingen, dan Galatz di Belanda, sementara untuk perakitan akan dilakukan di PT PAL.

Kerja sama ini, kata dia, merupakan awal yang baik dari industri pertahanan dalam negeri, khususnya PT PAL Indonesia dalam mengembangkan kemandirian alat utama sistem senjata (alutsista) dan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang akan melakukan rencana induk revitalisasi industri pertahanan dalam rangka mendorong dan meningkatkan industri pertahanan dalam negeri.

"Pengadaan Kapal KPR 10514 ini dalam rangka untuk memperkuat alutsista di Jajaran TNI AL guna mendukung tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI serta tugas-tugas tempur lainnya," kata Ediwan.

Kapal PKR ini juga diperlukan untuk memberikan deterent effect atau efek gentar bagi pihak mana pun yang akan mencoba menganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Kapal ini memiliki kemampuan yang cukup tangguh dan dapat memberikan efek getar bagi pihak lawan, tuturnya.

Bahkan, kata Ediwan, kapal ini dapat bertempur dengan kemampuan anti-serangan udara, anti-serangan kapal selam, dan anti-serangan kapal atas air. "Kapal ini cukup hebat, kami beruntung melakukan kerja sama ini," ujarnya.

Ediwan pun memaparkan kapal PKR 10514 ini dilengkapi dengan main engine 2x diesel engine dan 2x E Drive (CODOE), Diesel Generator 4x 715 kw dan 2x 435 kw, dan Gear Box CODOE, heavy duty.

Combat System, yaitu persenjataan anti-serangan udara, anti-serangan kapal selam, dan anti-serangan kapal atas air.

Harga kapal PKR 10514 per unitnya sebesar 220 juta dolar Amerika dengan waktu penyelesaiannya selama 49 bulan.

Data teknis platform, yaitu LOA 105 meter, lebar 14 meter, draft 3,7 meter, bobot 2.335 ton, kecepatan max/jelajah/ekonomis 28/18/14 knot, jarak jelajah 5.000 NM pada 14/18 knot, edurance 20 hari, see keeping hingga sea state 5, awak kapal 120 orang, helipad 10 ton, kapasitas tanki bahan bakar 300 ton dan tanki air bersih 60 ton.

Sumber: ANTARA News

31 Mei 2012: Memiliki wilayah luas dengan belasan ribu pulau yang terpencar, Indonesia mengembangkan sistem pertahanan yang strategis untuk mengamankannya. Salah satu sarananya adalah roket. Kemandirian di bidang peroketan mulai dibangun dengan merintis pembuatan roket pertahanan R-Han 122.

Rancang bangun dan rekayasa roket pertahanan merupakan upaya Indonesia membangun kemandirian dalam pengadaan alat utama sistem pertahanan. Rintisan dimulai lewat prototipe roket pertahanan sistem balistik berdiameter 122 milimeter disebut R-Han 122.

Roket pertahanan ini merupakan derivasi roket eksperimen rancangan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), D230 tipe RX1210.

Roket eksperimen (RX) dikembangkan untuk misi nonmiliter, seperti pemantauan cuaca, pemantauan pelayaran, pertanian, bencana, dan observasi untuk perencanaan tata ruang. Roket dimuati radio, kamera, dan sensor. Adapun roket untuk pertahanan (R-Han) dipasang bahan peledak, demikian paparan Hari Purwanto, Staf Ahli Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bidang Hankam.

Sebagai sarana yang dapat digunakan untuk tujuan militer, penguasaan teknologi peroketan tak mudah. Penyebarannya dipagari dengan beberapa aturan, antara lain, missile technology control regime dan center for information on security trade control.

Saat ini teknologi hankam tersebut hanya dimiliki negara tertentu. Di Asia negara yang tergolong maju dalam teknologi ini antara lain China, India, Korea Selatan, dan Korea Utara.

Kemampuan rekayasa dan rancang bangun peroketan sampai batas tertentu dimiliki oleh BPPT, Balitbang Kemhan, dan PT LEN Industri. Dengan kemampuan masing-masing lembaga, kata Gunawan Wibisono, Asisten Deputi Menristek Bidang Produktivitas Riset Iptek Strategis, terbentuk Konsorsium Roket Nasional tahun 2007.

Konsorsium terdiri dari Kementerian Ristek, Kementerian Pertahanan, TNI AL, lembaga riset (BPPT dan Lapan), perguruan tinggi (ITB, ITS, UI, UGM, dan Undip), serta industri strategis PTDI, Krakatau Steel, LEN Industri, Pindad, dan Perum Dahana. Konsorsium inti terdiri atas beberapa plasma yang menangani riset material, mekatronika, dan sistem kontrol atau kendali.

Kementerian Ristek menyediakan dana insentif untuk pembuatan prototipe roket. PTDI melaksanakan pengembangan struktur dan desain roket. PT Krakatau Steel menyediakan material untuk tabung dan struktur roket. Bahan bakar roket, yakni propelan, disediakan PT Dahana.

Bagian PTDI adalah membangun sarana peluncur roket dan sistem penembaknya dengan laras sebanyak 16. Kendaraan yang digunakan sebagai anjungan untuk peluncuran adalah jip GAZ buatan Rusia, Nissan Jepang, dan Perkasa buatan Tata, India.

Muatan Teknologi

Meski bentuk roket sederhana, tabung bermoncong lancip, pembuatannya tidak sederhana. Di dalamnya termuat berbagai komponen berteknologi mutakhir, seperti material maju, mekatronika, dan propulsi.

Dibandingkan roket generasi lama, R-Han 122 mengalami beberapa pengembangan desain dan material. Pada roket eksperimen menggunakan baja. Pada R-Han digunakan aluminium dan karbon yang dua kali lebih ringan. Bahan itu lebih tahan panas. Untuk menjaga kestabilan dan daya jangkau yang tinggi, material yang digunakan harus tahan terhadap suhu 3.000 derajat celsius, kata Ketua Program Penggabungan Roket Nasional Sutrisno.

Pengembangan lain pada konstruksi roket, pada versi terdahulu, roket menggunakan sirip tetap. Untuk meluncurkan, roket harus ditumpangkan pada peluncur dilengkapi rel. Pada roket generasi baru dipasang sirip lipat yang dilengkapi pegas yang akan menegakkan sirip secara otomatis setelah keluar dari tabung peluncur.

Pada roket terdahulu, tabung propelan diisi langsung dan terikat permanen di tabung roket. Kini tabung propelan dibuat terpisah dan diberi lapisan isolasi termal. Saat ini bahan propelan masih diimpor. Untuk membangun kemandirian, pabrik propelan akan dibangun PT Dahana.

Untuk wahana peluncur, dilakukan modifikasi kendaraan jip berbobot 2,5 ton dan truk berkapasitas 5 ton. Dirancang pula bangun unit peluncur yang memuat 16 roket dan mampu meluncurkan secara otomatis sejumlah roket tersebut dengan hanya menekan satu tombol.

Uji Peluncuran

Adi Indra Hermanu, Kepala Subbidang Analis Teknologi Hankam Kementerian Ristek, menyatakan, uji coba peluncuran roket R-Han 122 dilaksanakan akhir Maret di Baturaja, Sumatera Selatan. Sebanyak 50 roket diluncurkan di hutan lindung itu. ”Roket R-Han 122 yang diluncurkan rata-rata mampu melesat dengan kecepatan 1,8 mach atau 2.205 km per jam,” ujarnya.

Pada tahap peluncuran, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika berperan mengoperasikan sistem radar untuk memantau posisi jatuh roket. ITB memasang sistem kamera nirkabel untuk merekam gambar saat roket meluncur sampai di lokasi sasaran.

Dalam penggunaannya, R-Han 122 pada tahap awal akan menjadi senjata dengan sasaran target di darat yang berjarak tembak 15 km. Roket ini akan digunakan TNI AL untuk pengamanan pantai.

Menurut Sonny S Ibrahim, Asisten Direktur Utama PTDI, tahun ini tahap pengembangan teknis selesai. Persiapan industrialisasi saat ini sudah 80 persen.

Sumber: KOMPAS

29 Mei 2012, Jakarta: Ini kabar membanggakan dari industri alat utama sistem persenjataan Indonesia. Para insinyur Indonesia sedang menyiapkan jet tempur baru. Kualitas pesawat ini diharapkan mampu menandingi jet dari Rusia Sukhoi Mk 2.

Teknisi putra bangsa bekerja bersama dalam proyek yang disebut jet tempur Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment (KFX/IFX) yang dilakukan bersama Korea Selatan. "Perkembangannya sangat bagus," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Brigjen Hartind Asrin kemarin (28/05).

Sepanjang 2012 ini, para teknisi diharapkan bisa menguasai pengembangan teknis pesawat KFX. Sampai sekarang, pengembangan teknis sudah berjalan sesuai rencana. "Kita harapkan prototipe pesawat tuntas pada tahun depan," katanya.

Delegasi Komite Kerja Sama Industri Pertahanan Korea Selatan juga sudah berkunjung ke Indonesia pekan lalu. Menurut Hartind, pihak Korsel sangat puas dengan kinerja insinyur Indonesia.

Tahun depan, para teknisi harus sudah beralih pada pencapaian berikutnya, yakni pengembangan mesin dan manufaktur. Diharapkan, pada tahap ini sudah bisa dibuat enam buah prototipe pesawat KFX.

Menurutnya, teknisi dari Indonesia dalam alih teknologi KFX/IFX ini bisa mengimbangi para teknisi dari Korea Selatan yang notabene adalah negara perancang pesawat itu.

"Awalnya sulit bagi teknisi kita. Tapi, saat ini mereka sudah bisa mengimbangi," ujarnya. Sekitar tujuh bulan lalu, Kemhan telah mengirimkan 37 teknisi untuk tahap awal proses alih teknologi. Mereka terdiri atas enam pilot pesawat tempur TNI AU, tiga orang dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kemhan, 24 teknisi dari PT Dirgantara Indonesia, dan empat dosen teknik penerbangan dari Institut Teknologi Bandung.

Mantan Atase Pertahanan KBRI Malaysia ini mengatakan, untuk pengiriman para teknisi selanjutnya, Kemhan akan mempersiapkan sarana dan prasana, sumber daya manusia, serta manajemen yang baik.

"Biasanya kita akan meminta kepada pihak Korea, pengembangan apa yang bisa dilakukan lebih awal. Kita berupaya melengkapi sesuai dengan keinginan mereka agar alih teknologi berjalan sebaik-baiknya," katanya.

Kemhan berkomitmen, alih teknologi ini tidak hanya fokus pada hasil, tetapi pada proses. Hal ini dinilai penting agar proses alih teknologi benar-benar berjalan sempurna dan Indonesia bisa segera mampu membuat jet tempur sendiri.

Rencananya, proyek KFX/IFX ini akan berlangsung hingga 2020 dengan jumlah pesawat yang akan dibuat adalah 150 unit senilai USD 8 miliar. Sementara Indonesia akan mendapatkan sebanyak 50 unit dengan anggaran sebesar USD 1,6 miliar.

"Jika lancar semua, ini adalah pesawat jet tempur pertama yang dibuat oleh ilmuwan Indonesia," katanya.

Sumber: JPNN

29 Mei 2012, Surabaya: Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin meninjau produksi sejumlah alutsista di PT PAL Indonesia (Persero) karena ingin meningkatkan pengawasan sebagai program modernisasi alutsista di Tanah Air.

"Kunjungan kami hari ini merupakan rangkaian agenda kerja yang sebelumnya telah dilaksanakan di PT Palindo Marine Shipyard Batam," katanya, ditemui dalam kunjungan kerjanya di PT PAL Indonesia (Persero), di Surabaya, Selasa.

Tujuan kegiatan tersebut, jelas dia, guna mengawasi produksi sejumlah alutsista yang sedang dibangun sebagai salah satu program modernisasi alutsista. "Oleh karena itu, kini PT PAL sedang membangun tiga unit KCR 60 M, dua unit kapal tunda 2.400 HP milik TNI AL, dan empat unit LCU pesanan TNI AL," katanya. Sementara, tambah dia, delapan unit LCVP telah diselesaikan dan diserahkan pada tanggal 19 April 2012 kepada TNI AL.

Mengenai kesiapan PT PAL dalam pembangunan alutsista juga dilakukan dengan strategi perbaikan kinerja di mana untuk proses bisnis maka perusahaan tersebut telah melaksanakan persiapan fokus bisnis untuk alutsista.

"Bahkan, menerapkan 'revenue mix' dan integrasi IT dalam proses produksi serta proses kontrol internal," katanya. Untuk utilisasi sumber daya, kata dia, direalisasikan dengan "re-grouping" dan sentralisasi fungsi organisasi, penetapan PMO dan integrasi perangkat lunaknya, serta pelaksanaan investasi strategis untuk peningkatan kapasitas produksi, sumber daya manusia, dan IT.

"Perbaikan fasilitas dan utilitas serta sarana bengkel di PT PAL memiliki target kapasitas bengkel mencapai 600 ton/bulan. Asumsinya bisa membangun enam unit kapal per tahun yakni sekelas FPB 38 sebanyak dua unit dan sekelas KCR 60 meter sebanyak empat unit," katanya.

Di samping itu, lanjut dia, PT PAL juga memiliki Divisi Desain yang merancang kapal yang dibangun terutama alutsista dan perusahaan itu siap sebagai "Lead Integrator" pembangunan alutsista serta fasilitas bengkel yang terintegrasi.

Pada kesempatan tersebut, Wamenhan didampingi Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksdya TNI Marsetio, Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, serta sejumlah pejabat Kemhan, Mabes TNI, dan angkatan.

Wamenhan : PT. PAL Harus Menyiapkan Diri Untuk ToT

Dengan menggeliatnya industri pertahanan dalam negeri saat ini, PT PAL Indonesia (Persero) untuk jangka waktu menengah harus menyiapkan diri agar dapat melakukan Transfer of Technology (ToT), sehingga tercipta kemandirian industri pertahanan khususnya bidang kemaritiman.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di sela-sela kunjungan ke PT. PAL Indonesia (Persero), Selasa (29/5) di Surabaya setelah sehari sebelumnya mengunjungi Pulau Nipa dan PT Palindo Marine Shipyard di Batam, Senin (28/5).

Transfer of Technology dimaksud kata Wamenhan menjelaskan, terkait dengan adanya pencapaian target bahwa PT. PAL Indonesia (Persero) harus mampu membangun kapal perang jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) dan kapal selam untuk TNI AL.

“PT. PAL harus menyiapkan teknisi-teknisi yang professional sejak dini. Pemerintah juga akan mensupport dan mengirimkan teknisi-teknisi handal ke Belanda dan Korea Selatan “ Ungkap Wamenhan.

Dengan adanya tuntutan dan tantangan tersebut, Wamenhan lebih jauh menjelaskan PT. PAL Indonesia (Persero) juga harus memiliki komitmen dan sikap jemput bola dengan melakukan berbagai perbaikan khususnya dalam hal perbaikan kinerja maupun optimalisasi produksi baik pada lini desain sampai dengan produksi.

Terlebih tahun 2010 – 2014 merupakan era kebangkitan industri pertahanan dalam negeri, dimana pemerintah banyak memberikan peluang, baik kepada industri pertahanan negara maupun swasta.

Sementara itu, Dirut PT PAL Persero M. Firmansyah Arifin menyampaikan bahwa instansinya saat ini sudah memiliki kesiapan dalam pembangunan Alutsista yaitu dengan strategi perbaikan kinerja, dimana proses bisnis PT . PAL (Persero) telah melaksanakan persiapan fokus bisnis untuk Alutsista dan menetapkan revenue mix dan integrasi IT ke dalam proses produksi maupun proses control internal.

Dalam Kunjungan kerjanya ke PT. PAL Indonesia (Persero), Wamenhan yang didampingi Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, Wakasal Laksdya TNI Marsetio, sejumlah pejabat Kemhan, Mabes TNI dan Angkatan tersebut, juga berkesempatan menaiki Landing Craft Utility (LCU) produksi PT PAL di sekitar selat Madura dan melakukan manuver diantaranya menggunakan kecepatan mencapai 40 knot dan manuver 360 derajat.

PT. PAL Siapkan 150 Teknisi Alih Teknologi Kapal Selam di Korsel

PT PAL Indonesia (Persero) menyiapkan 150 teknisi ahli perkapalan guna melakukan alih teknologi produksi kapal selam di Korea Selatan dan kapal perusak kawal rudal (PKR) di Belanda, menyusul dibuatnya kapal perang pesanan Kementerian Pertahanan di 2 negara tersebut.

Proses alih teknologi itu merupakan persiapan untuk membuat sendiri kapal selam pada beberapa tahun mendatang, suatu upaya kemandirian industri pertahanan di dalam negeri.

Direktur Utama PT PAL Indonesia Muhamad Firmansyah Arifin mengatakan BUMN tersebut selama ini telah banyak memproduksi berbagai jenis kapal perang untuk memenuhi kebutuhan TNI AL seperti kapal patroli cepat, landing platform dock (LPD), kapal cepat rudal (KCR), landing craft utility (LCU), landing craft vehicle personal (LCVP).

Namun, lanjutnya, sejauh ini PAL belum menguasai teknologi pembuatan kapal selam, karena membutuhkan ilmu tinggi serta kesiapan SDM yang memiliki kemampuan dalam menerima alih teknologi kapal perang tersebut.

“Kami akan menyiapkan 300 teknisi untuk diseleksi menjadi 150 orang guna dikirim ke Korea Selatan dalam keperluan alih teknologi pembuatan kapal selam. Dijadwalkan penyeleksian itu rampung pada 2013,” ujarnya saat mendampingi Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, hari ini (Selasa, 29 Mei 2013).

Sumber: ANTARA News Jatim/DMC

Pembangunan kapal perang jenis LPD di PT. PAL. (Foto: mastekhi)

28 Mei 2012, Senayan:Komisi I DPR bersama pemerintah yang diwakili sejumlah dirjen dan kementerian berhasil menyusun tujuh klaster (pokok masalah) dalam pembahasan RUU Industri Pertahanan.

Pembagian klaster ini dilakukan guna mempercepat penyelesaian RUU ini menjadi UU, selambatnya pekan kedua Juli mendatang. Dirjen Potensi Pertahanan (Potham) Kementerian Pertahanan RI Pos M Hutabarat atas nama pemerintah mengatakan, tujuh klaster tersebut antara lain; kelembagaan, Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), penyertaan modal negara, pengelolaan, pembiayaan, dan pengawasan.

"RUU Industri Pertahanan itu sendiri terdiri dari 418 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah)," ujar Pos M Hutabarat usai menghadiri RDP dengan Panja RUU Industri Pertahanan Komisi I DPR RI, Senin (28/5).

Menurut dia, di antara 400-an bahasan penting, tujuh klaster itu adalah yang terpenting. Boleh disebut, itulah rohnya UU Industri Pertahanan. UU ini intinya memberi jaminan kepada industri pertahanan dalam negeri agar memiliki kepastian dalam memasok peralatan kepada pengguna: TNI/Polri dan lembaga lain semisal Kementerian Kelautan yang membutuhkan perangkat patroli.

UU ini juga akan menjamin adanya transfer pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, melalui UU Industri Pertahanan ini akan jelas pula siapa yang akan duduk sebagai ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Selama ini dalam struktur KKIP, disepakati bahwa lembaga ini dikepalai langsung oleh presiden. Menteri Pertahanan bertindak sebagai ketua harian. Sementara Menteri Luar Negeri juga masuk dalam struktur.

"Menlu dimasukkan di struktur KKIP supaya dapat menjembatani negara lain yang ingin membeli alutsista produksi Indonesia," jelasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Wapres Jusuf Kalla (tengah) didampingi Direktur Produksi PT Pindad Tri Harjono (kanan) melihat struktur suspensi panser yang akan dibangun PT Pindad bekerjasama dengan perusahaan Korea di Seoul, Korea, Minggu (24/2/2008). PT Pindad akan memproduksi kendaraan tempur yang dipesan TNI. (Foto: ANTARA/Saptono/hm/nz/08)

28 Mei 2012, Senayan: Senin (28/5) ini, Komisi I DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen tiga kementerian yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan. Rapat yang membahas RUU Industri Pertahanan ini digelar secara terbatas atau tertutup.

"Rapat kali ini kembali membahas lima klaster masalah yang substansial dalam RUU Industri Pertahanan untuk memperdalam atau mempertajamnya," ujar Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senin (28/5).

 Mahfudz mengatakan, pembahasan RUU Industri Pertahanan kali ini di antaranya memperdalam posisi BUMN Industri Pertahanan seperti apa, terutama dalam hubungannya dengan pemerintah dan pengguna, termasuk soal pembiayaannya.

"Kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Namun prinsipnya Industri Pertahanan nantinya harus bisa menyerap kebutuhan alutsista TNI untuk modernisasi alutsista TNI secara independen, didukung modal dan kebijakan yang jelas," tegasnya.

Sumber: Jurnal Parlemen

Kapal cepat rudal rancangan PT. PAL. (Foto: Berita HanKam)

24 Mei 2012, Surabaya: Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) menyiapkan rancangan (roadmap) pembangunan kapal perang. Ini dilakukan guna mendorong industri pertahanan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam negeri.

Kapal perang yang hendak dibangun mulai dari Kapal Cepat Rudal (KCR) ukuran 40 meter, KCR- 60 meter hingga Kapal Perusak Kawat Rudal (PKR) - 105.

Kemarin, Menteri Pertahanan yang juga Ketua KKIP Purnomo Yusgiantoro usai mengikuti sidang pleno KKIP di PT PAL Indonesia di Surabaya. Usai sidang pleno, dia mengatakan, dalam rapat KKIP kali ini,ada dua isu utama.

Pertama, membahas soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Industri Pertahanan. Kedua, menyiapkan aturan-aturan turunan sebagai implementasi dari RUU tersebut. ”Saat ini, kami fokus pada pembangunan alutsista. Termasuk menyusun roadmap pembangunan kapal. Pembangunan kapal ini dilakukan secara bertahap,”ujarnya.

RUU Industri ini direncanakan disahkan pada Agustus 2012 mendatang. Diketahui, untuk menunjang pengamanan perairan Indonesia,Kementerian Pertahanan (Kemhan) menargetkan pembangunan 14 KCR mulai dari ukuran 40 meter hingga 60 meter di berbagai daerah hingga 2014. Dalam rencana strategis ini, Kemhan juga menargetkan jumlah KCR hingga 2024 mencapai 44 unit. Per unit KCR menelan anggaran sekitar Rp74 miliar. Dana tersebut sudah termasuk kelengkapan alutsista berteknologi tinggi di dalam kapal.

Dalam rapat KKIP ke-VI ini juga ditekankan pada penyelesaian cetak biru (blue print) Program Nasional Riset Pertahanan dan Keamanan. Blue print ini akan diajukan kepada Presiden pada 10 Agustus 2012 mendatang, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-17 di Bandung.

Nantinya, juga akan diadakan riset yang dilakukan Dewan Riset Nasional (DRN) untuk mendukung industri pertahanan. ”Keberadaan KKIP ini ingin mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri,” tandasYusgiantoro.

Sementara itu, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Gusti Muhammad Hatta dalam kesempatan ini menambahkan, pihaknya akan mengoptimalkan riset guna menunjang pengembangkan teknologi, khususnya dalam hal alutsista. Riset ini penting untuk menciptakan produk-produk alutsista yang canggih. Sedapat mungkin, mayoritas komponen untuk memroduksi alutsista ini harus berasal dari dalam negeri. ”Kemudian alih teknologi sebisa mungkin akan kami percepat,”imbuhnya.

Rapat KKIP yang digelar di perusahaan galangan kapal pelat merah ini juga dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo,Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono,Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Wamenhan Syafrie Syamsudin selaku Sekretaris KKIP.

Komite ini dibentuk untuk mendorong peningkatan produksi industri pertahanan dalam negeri melalui kebijakan makro. Komite ini diketuai Menteri Pertahanan dan dibantu sejumlah menteri teknis lainnya. KKIP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42 Tahun 2010 dan bertugas membangun industri pertahanan dengan mengutamakan produksi dalam negeri.

Sumber: SINDO

21 Mei 2012, Jakarta, DMC- Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemhan) Laksdya TNI Sumartono kembali mengunjungi perusahaan industri strategis dalam negeri Non Alutsista khususnya pembuat rompi anti peluru.

Kali ini, Wamenhan mengunjungi PT. Persada Aman Sentosa, Senin (21/5) di Cinere, Depok, Jawa Barat. Turut pula mendampingi Wamenhan dalam kunjungan tersebut Dirjen Renhan Kemhan Marsda TNI Sunaryo serta sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

Saat kunjungan ke PT. Persada Aman Sentosa, Wamenhan diterima oleh Direktur Utama PT. Persada Aman Sentosa, Irwan Wardianto. Dalam kesempatan tersebut, Wamenhan dan rombongan melihat secara langsung proses produksi pembuatan rompi anti peluru. Selain memproduksi rompi anti peluru yang merupakan pesanan dari TNI, PT. Persada Aman Sentosa juga memproduksi helm anti peluru.

Usai kunjungan ke PT. Persada Aman Sentosa, Wamenhan selanjutnya mengunjungi Perusahaan Galangan Kapal, PT. Tesco Indomaritim di Babelan, Kab. Bekasi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya ke PT. Tesco Indomaritim, Wamenhan yang juga didampingi Wakasal Lakdya TNI Marsetio diterima oleh langsung oleh Direktur Utama PT. Tesco Indomaritim, DR. Jamin Basuki.

Dalam kesempatan tersebut, Wamenhan meninjau secara langsung proses pembuatan kapal pesanan Kemhan dan TNI AL.

Selain mengerjakan beberapa kapal pesanan TNI AL, PT. Tesco Indomaritim juga mengerjakan beberapa kapal Pilot Boat 15 Meter pesanan dari PT. Palindo II (Persero).

PT. Tesco Indomaritim merupakan perusahaan galangan kapal swasta nasional yang didirikan pada tahun 1989, memiliki kegiatan membangun Kapal Cepat yang terbuat dari material Plat Aluminium dilengkapi dengan Sistem Penggerak Propeller atau Waterjet.

PT. Tesco Indomaritim telah mengerjakan beberapa kapal pesanan dari TNI AL diantaranya Landing Craft Vehicle; Personel 12 Meter, Fast Patrol Boat 28 Meter dan Landing Carrier Utilities 24 Meter.

Sumber: DMC

14 Mei 2012, Jakarta: Jakarta, DMC - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Senin (14/5), menerima audiensi Dewan Riset Nasional Bidang Pertahanan dan Keamanan yang dipimpin oleh Bpk Andriyanto di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Menhan Purnomo Yusgiantoro saat menerima audiensi didampingi oleh Kepala Balitbang Kemhan Prof.DR.Ir.Eddy Sumarno Siradj, M.Sc.

Audiensi ini dilaksanakan untuk meminta arahan dari Menteri Pertahanan bagi riset Pertahanan dan Keamanan agar dapat terintegrasi dengan baik. Dewan Riset Nasional berdiri sejak tahun 1984 diketuai langsung oleh Menristek pada waktu itu yaitu BJ Habibie, Dewan ini didirikan untuk menyatukan badan-badan riset yang tersebar di tiap-tiap kementerian pada waktu itu untuk ke pentingan nasional dan saat ini bertanggung jawab kepada Menteri Riset dan Teknologi.

Dewan riset mengajukan pemikiran-pemikiran, gagasan dan pertimbangan sebagai masukan bagi Menteri Riset dan Teknologi. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengatakan bahwa sebagai awalan harus dilihat posisi awal seperti berapa dana yang tersedia untuk riset di Kementerian Pertahanan dan yang tersebar di instansi lain yang dikhususkan bagi riset pertahanan dan keamanan.

Selanjutnya harus dibuat roadmap riset pertahanan dan keamanan yang dapat segera diaplikasikan sehingga jelas arah tujuannya ke depan. Setelah roadmap tersebut tersusun, lanjut Menhan, kemudian di-break down kepada instansi yang mengadakan riset pertahanan dan keamanan seperti Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, Polri, dan instansi lainnya beserta anggaran masing-masing sehingga dapat terlihat kekuatan riset dari instansi Pertahanan dan Keamanan.

Menhan juga mengharapkan produk-produk riset hankam seperti rudal dan kendaraan angkut militer sebagai hasil riset tahun 2009 dapat terus dikembangkan.

Sumber: DMC

8 Mei 2012, Jakarta: Sehari setelah melakukan kunjungan kerja ke PT Anugrah Buana Marine untuk mengetahui sejauh mana proses pembuatan kapal Bantu Cair Minyak (BCM) Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin didampingi Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Pejabat Mabes TNI dan Angkatan, Selasa (8/5), Mengunjungi PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, yang juga sedang mengerjakan pembuatan kapal Bantu Cair Minyak kedua untuk TNI AL.

Setibanya di PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Wamenhan beserta rombongan disambut oleh Wakasal Laksdya TNI Marsetio dan Dirut PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Riri Syeried Jetta beserta staf langsung menyaksikan proses pengerjaan pemotongan baja sebagai material kapal BCM.

Usai melakukan kunjungan ke Galangan kapal II, Wamenhan menuju Aula PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari menerima penjelasan seputar proses penyelesaian pembuatan satu kapal BCM yang menggunakan material 100% local content dan direncanakan di bangun selama 24 bulan.

Selain mendapat penjelasan tentang pembuatan kapal BCM, Wamenhan juga mendapat penjelasan tentang rencana pembuatan dua kapal jenis Landing Ship Tank (LST) yang sudah ditandatangani kontraknya, namun masih dalam tahap rancang bangun, karena design awal kapal Landing Ship Tank dengan 354 ABK hanya dapat mengangkut kendaraan Tempur (Ranpur) jenis Tank BMP 3F, yang dimodifikasi menjadi kapal Landing Ship Tank yang juga dapat mengangkut tank jenis Leopard.

Sementara itu untuk jenis kapal BCM itu sendiri, memiliki spesifikasi panjang 122,40 m , lebar 13,90 m, memiliki kecepatan maksimal 18 knots dan dapat memuat bahan minyak cair sebanyak 5500 m3.

Adapun modifikasi ataupun perubahan-perubahan yang dilakukan dalam pembuatan kapal, Wamenhan mengharapkan proses pembangunannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak melewati batas waktu tahun 2014.

Sumber: Kemhan

8 Mei 2012, Jakarta, DMC - Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua High Level Committee (HLC), Selasa (8/5) meninjau perusahaan swasta nasional dalam negeri pembuat Helm dan Rompi Anti Peluru, PT. Saba Wijaya Persada di Jelambar, Jakarta Barat. Turut mendampingi Wamenhan dalam peninjauan tersebut Irjen Kemhan, Kabaranahan Kemhan dan sejumlah pejabat di lingkungan Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

Dalam peninjauan ini, Wamenhan dan rombongan diterima oleh Komisaris Utama PT. Saba Wijaya Persada Johny. Sebelum meninjau secara langsung fasilitas dan proses produksi pembuat Helm dan Rompi Anti Peluru, Wamenhan terlebih dahulu menerima paparan tentang profile PT. Saba Wijaya Persada. Komisaris Utama PT. Saba Wijaya Persada menyampaikan terima kasih kepada Wamenhan atas kesempatannya dapat berkunjung ke perusahaannya.

Pihaknya juga menyampaikan rasa senangnya dapat turut berperan serta mendukung program pemerintah dalam rangka meningkatkan industri pertahanan dalam negeri. Dalam rangka meningkatkan potensi dan partisipasi serta untuk pengembangan perusahaannya, pihaknya terus berharap mendapatkan dukungan, bimbingan dan arahan dalam rangka pengembangan dan perbaikan untuk menuju yang lebih baik.

Lebih lanjut Komisaris Utama PT. Saba Wijaya Persada juga menyampaikan kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Kemhan dan TNI mulai tahun 2009 hingga saat ini. Pada awalnya PT. Saba Wijaya Persada mendapatkan kesempatan kontrak pengadaan Helm Anti Peluru level II dan Rompi Anti Peluru level IV dari Babek TNI pada tahun 2009.

Selanjutnya, pengadaan produksi dalam negeri di tahun 2010 akhir, perusahaannya mendapatkan kesempatan kontrak pengadaan Helm Anti Peluru yang diproduksi dalam negeri dengan kontrak sejumlah 1724 buah. Dan pada tahun 2011 pengadaan Helm Anti Peluru oleh Kemhan 1724 buah dan kontrak pengadaan Helm Anti Peluru kedua untuk TNI AD sebanyak 1149 buah.

Atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan tersebut, Komisaris Utama PT. Saba Wijaya Persada menjelaskan perusahaannya banyak mendapatkan pembelajaran mulai dari awal yang sampai pada akhirnya dalam beberapa tahun ini pihaknya telah yakin produknya dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut Komisaris Utama PT. Saba Wijaya Persada menjelaskan, saat ini kapasitas produksi PT. Saba Wijaya Persada untuk pembuatan helm anti peluru telah mencapai 5000 pcs per bulan dan pembuatan rompi anti peluru kurang lebih 500 buah. Secara kualitas, produk Helm Anti Peluru dan Rompi Anti Peluru dari PT. Saba Wijaya Persada juga sudah melalui Uji Litbang TNI AD di Batujajar dan Uji kelaikan di Pusat Kelaikan Kemhan.

Sedangkan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas produk, perusahaannya juga belajar terus dari negara - negara luar yang sudah maju seperti Australia, Jerman, Perancis dan Itali. Hasilnya setelah satu dua tahun terakhir ini, perusahaanya sudah menemukan suatu pola yang lebih baik dan yakin dapat berkompetisi dengan produk – produk dari luar.

Sebagai bagian dari promosi produknya ke luar negeri, beberapa waktu yang lalu untuk pertama kalinya PT. Saba Wijaya Persada juga ikut dalam ajang pameran industri pertahanan. Beberapa militer dari negara – negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste telah meminta sample helm untuk diuji, ini ada satu kesempatan pertama dalam memperkenalkan produknya ke luar negeri.

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Wamenhan menyampaikan bahwa dalam kaitan kebijakan industri pertahanan dalam negeri, Kemhan dan TNI berkepentingan untuk mempromosikan produk – produk industri pertahanan dalam negeri ke pasar luar negeri.

Terkait hal tersebut, Wamenhan meminta kepada industri pertahanan dalam negeri untuk memperhatikan tiga hal antara lain dari segi kualitas, harga dan pengiriman sehingga diharapkan mampu bersaing dengan produk – produk lain.

Sumber: Kemhan

(Foto: CETC)

8 Mei 2012, Beijing: Indonesia hingga kini masih mengkaji kerja sama sistem industri pertahanan elektronika yang ditawarkan China yakni Defence Electonics Complex of Indonesia (DECI).

"Hingga kini masih terus dikaji dan dibahas di Kementerian Pertahanan dan industri pertahanan nasional terkait," kata Atase Pertahanan Kedutaan Besar RI untuk China dan Mongolia, Suryamargono ketika dikonfirmasi di Beijing, Selasa.

Ia mengatakan tawaran kerja sama itu meliputi berbagai kegiatan antara lain perancangan dan pengembangan fabrikasi sistem unit, modul serta perakitan peralatan elektronika seperti radar, peperangan elekronika dan lainnya. "Kerja sama itu akan dilakukan dalam tiga tahapan, namun semua ini masih dikaji dalam berbagai aspek," kata Suryamargono menegaskan.

Berdasar laporan yang diterima ANTARA industri elektronika tidak saja berperan besar bagi industri pertahanan secara keseluruhan, namun juga pertumbuhan ekonomi secara umum. Produksi elektronika global mencapai Rp13 ribu triliun, dari jumlah itu Asia Pasifik merupakan kontributor terbesar yakni sekitar 37 persen. Namun, dari 37 persen tersebut Indonesia baru memberikan kontribusi sekitar satu persen.

Kerja sama industri pertahanan elektronika itu ditawarkan salah satu grup industri pertahanan China yakni China Electronics technology Group Corporation (CETC). Kerja sama serupa telah dilakukan China melalui CETC dengan Pakistan dalam program National Electronic Complex of Paksitan (NECOP).

Terkait Indonesia, CETC sebelumnya telah memiliki kerja sama dengan kementerian Pertahanan dan TNI terutama TNI Angkatan Laut dalam program Kapal Cepat Rudal (KCR).

Sumber: ANTARA News

7 Mei 2012, Cilegon: Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) RI Sjafrie Sjamsoeddin selaku ketua High level committee (HLC) untuk modernisasi Alutsista, Senin (7/5) didampingi Irjen Kemhan Laksdya TNI Sumartono, Kabaranahan Kemhan Mayjen TNI Ediwan Prabowo, Aslog Kasal Laksda TNI Sru Handoyo serta sejumlah pejabat Kemhan lainnya, melakukan kunjungan kerja ke PT Anugrah Buana Marine di Cilegon Jawa Barat.

Setibanya di PT Buana Anugrah Marine, Wamenhan beserta rombongan diterima oleh Direktur Utama PT Anugrah Buana Marine H. Ir Nazruddin Umar beserta staf yang kemudian memberikan penjelasan tentang pembangunan 1 unit Kapal Bantu Cair Minyak (BCM) untuk TNI Angkatan Laut.

Usai menerima penjelasan dari Dirut PT Anugrah Buana Marine, Wamenhan memberikan penjelasan kepada sejumah media massa bahwa ini adalah pertama kali pemerintah memberikan kepercayaan kepada pihak swasta, untuk melakukan pembuatan alutsista khususnya kapal yang diperuntukkan bagi TNI AL, guna mendukung program modernisasi alutsista.

“Pemerintah memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan alutsista. Kalau kualitasnya bagus dan dapat bersaing, bukan tidak mungkin akan ada permintaan-permintaan berikutnya”, kata Wamenhan.

Selain menerima penjelasan seputar pembuatan satu unit Kapal Bantu Cair Minyak untuk TNI AL tersebut, Wamenhan berserta rombongan juga berkesempatan meninjau dan melihat secara langsung proses pembuatan kapal BCM.

Kapal BCM yang dirancang bangun oleh putera puteri Indonesia itu, memiliki spesifikasi panjang 95,55 m, lebar 17,50 m, daya muat minyak cair 5000 m3 dan memiliki kecepatan maksimal 14 knots dengan 58 Anak Buah Kapal.  

KRI Kujang Diresmikan November 2012

PT Palindo Marine Shipyard membuat Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) jenis rudal cepat Kujang untuk TNI Angkatan Laut senilai Rp73 miliar. KRI Kujang yang akan resmi diluncurkan November 2012 itu rencananya bakal digunakan untuk patroli TNI AL di wilayah Armada Barat, mengingat kapal yang kecil sehingga bisa menembus perairan dangkal dengan banyak pulau.

KCR Kujang memiliki spesifikasi relatif sama dengan KCR Celurit yang juga dirakit Palindo dan telah diluncurkan oleh Menteri Pertahanan awal tahun 2012.

Kapal buatan PT Palindo itu memiliki panjang 44 meter dan mampu melaju hingga kecepatan 30 knot. Kapal sepenuhnya dikerjakan oleh putra-putri Indonesia.

Kapal itu dilengkapi sistem persenjataan modern (Sewaco/Sensor Weapon Control), di antaranya meriam kaliber 30 mm enam laras sebagai sistem pertempuran jarak dekat (CIWS) dan peluru kendali dua set Rudal C-705.

Bagian lambung terbuat dari baja khusus yang bernama High Tensile Steel. Baja ini diperoleh dari PT Krakatau Steel. Kapal dengan sistem pendorong fixed propeller lima daun itu juga dilengkapi dua unit senapan mesin kaliber 20 mm di anjungan kapal.

Kapal itu merupakan kapal pemukul reaksi cepat yang berfungsi menghancurkan target dalam sekali pukul dan menghindar dari serangan lawan dengan cepat.

Sumber: Kemhan/ANTARA News

Menristek Gusti Muhammad Hatta (2 kanan), Menkokesra Agung Laksono (dua kiri) mendengarkan penjelasan Kepala BPPT Marzan Aziz (kanan) tentang pesawat tanpa awak yang dinamai Wulung saat melakukan kunjujungan kerja ke Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Jum'at (4/5). Pesawat tanpa awak yang dikendalikan dengan remote control ini merupakan buatan dari BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) yang fungsinya untuk membuat hujan buatan, pemadaman kebakaran hutan dan juga bisa menjadi pesawat mata-mata. (Foto: ANTARA/Muhammad Deffa/ed/pd/12)

4 Mei 2012, Jakarta: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mengaku sedang mengembangkan berbagai varian pesawat udara nir awak (PUNA). Kepala Program PUNA BPPT, Joko Purwono mengatakan, BPPT terkendala komitmen dukungan pemerintah dalam mengembangkan pesawat intai tanpa awak alias unmanned aerial vehicle (UAV). Ini dibuktikan dengan rencana Kementerian Pertahanan (Kemenhan) membeli satu skuadron pesawat UAV buatan Israel Aerospace Industries (IAI).

Padahal produk BPPT, seperti PUNA Wulung, papar Joko, sangat canggih dengan dilengkapi kamera pengintai yang dapat merekam wilayah yang diamati. Jika sekarang baru mampu terbang hingga 51 kilometer dari pusat kontrol, ke depannya ditargetkan mampu terbang dengan jarak 200 kilometer dari ruang kendali. “Sehingga kalau digunakan di daerah perbatasan sangat efektif,” kata Joko.

Berikut spesifikasi PUNA yang dikembangkan BPPT:

BPPT-01A 'Wulung'
Bentangan sayap: 6,36 meter
Panjang : 4,32 meter
Tinggi : 1,32 meter
Berat Take off : 120 kg
'Wulung' cocok untuk misi yang hanya bisa maksimal bila dipantau dari high altitude. Antara lain, pemotretan udara pada area yang sangat luas, pengukuran karakteristik atmosfer, dan pemantauan kebocoran listrik pada kabel listrik tegangan tinggi.

BPPT-01B 'Gagak' 
Bentangan sayap: 6,93 meter
Panjang : 4,38 meter
Tinggi : 1,12 meter
Berat Take off : 120 kg
'Gagak' cocok untuk misi pemotretan dari udara pada jangkauan luas.

BPPT-02A 'Pelatuk' 
Bentang Sayap: 6,92 meter
Panjang Badan: 4,38 meter
Tinggi : 1,21 meter
Berat Max : 120 kg
Mesin : 24 Hp (single engine)
Material : Komposit/fiberglass
Altitude : 7000 ft Payload : 20 kg
'Pelatuk' cocok untuk misi pemotretan udara pada area kecil, pengintaian jarak dekat suatu sasaran, pemantauan hutan, pemantauan laut dan pantai.

Sumber: Republika

28 April 2012, Surabaya: Indonesia masih belum mandiri dalam bidang pertahanan dan alat utama sistem senjata (alutsista). Dengan berbekal keinginan yang kuat untuk mewujudkan kedaulatan sistem pertahanan nasional, ITS melalui Konsorsium Pengembangan Kapal Perang Nasional (KPKPN) menggagas pembuatan kapal perang anti radar.

Tak tanggung-tanggung, riset ini didanai pemerintah senilai Rp 1,8 Miliar tiap Tahunnya. ITS tak bekerja sendiri, mengingat riset ini adalah riset nasional, maka ITS dibantu oleh beberapa perguruan tinggi negeri lain. Yaitu Akademi Angkatan Laut (AAL), Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Universitas Indonesia (UI), Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Konsorsium ini bermula dari workshop inisiasi bidang kapal perang yang dilaksanakan Agustus 2011 lalu. Dari workshop itulah ITS mengambil langkah lebih lanjut terkait penelitian kapal perang tersebut. Termasuk pembuatan proposal untuk kemudian diajukan ke pemerintah.

''Pembuatan proposal untuk konsorsium ini telah selesai sejak akhir tahun 2011,'' ungkap Hendro Nurhadi Dipl Ing PhD, Ketua KPKPN. Baru seteleh itu, digelar workshop nasional bidang kapal perang pada akhir Februari lalu.

Penggarapan kapal perang ini dibagi menjadi tujuh kelompok kerja berdasarkan bagian kelengkapan kapal. Ketujuh kelompok kerja tersebut masing-masing menangani karakterisasi komposit, metalurgi fisik, ship standard and Mission Requirement, auto pilot, steering control, material untuk radar dan Combat Material System (CMS).

Dari pembagian tersebut, Mayor Laut (E) Oman Sukirman, M.T dari AAL berperan dalam kegiatan Ship Standard and Mission Requirement serta pengumpulan data primer, Prof. Dr. Kuncoro Diharjo dari UNS turut serta dalam pembuatan karakterisasi komposit. Sedangkan metalurgi fisik ditangani oleh Prof Dr Ir Bondan Tiara Sofyan dari UI.

“Kapal yang banyak sekarang ini sebagian besar merupakan produk-produk lama. Oleh karena itu, sangat disayangkan jika Indonesia terus menerus bergantung pada negeri lain padahal potensi dalam negeri sangat besar” papar Bpk. Mayor Oman dalam paparan sesi ke-2 workshop di Nasdec (22/2).

Keunggulan kapal perang ini nantinya yaitu dibuat dengan material anti radar. ''Anti radar baru pertama kali diterapkan di pesawat tempur Amerika. Konon wartawan tidak bisa mendekat dari jarak 100 meter,'' jelas Drs Mochamad Zainuri M.Si yang juga ditemui saat konferensi pers diskusi ilmiah di Nasdec (22/2). Zainuri yang telah meneliti bahan anti radar sejak tahun 2005 itu mengungkapkan bahwa material anti radar yang digunakan pada kapal tersebut dibuat dari pasir besi. Hingga saat ini, material tersebut telah berhasil dibuat dan dapat menyerap radar hingga 99 persen.

“Kerjasama penelitian dengan perguruan tinggi besar, tentu sangat mengangkat bendera AAL dimata akademisi di seluruh Indonesia. Apalagi kerjasama besar ini hanya melibatkan perguruan tinggi yang memiliki peneliti-peneliti yang dianggap oleh Kementerian Ristek paling berkompeten” kata Gubernur AAL laksda TNI Agus Purwoto. Jenderal berbintang dua ini menegaskan pula bahwa dirinya sangat mendukung bentuk kerjasama ini apalagi bila melibatkan Kadet dan Dosen AAL secara aktif.

“Hal tersebut guna lebih meningkatkan kemampuan analisis para Dosen AAL maupun Kadet, serta lebih menimbulkan kemauan untuk mengembangkan Alutsista yang ada khususnya milik TNI AL” tegas orang nomor satu di AAL ini.

Sumber: AAL