Pertahanan Republik Indonesia

Kapal pengawal Asayuki, Sawayuki dan Hamagiri berkunjung ke Indonesia di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa (28/2). Sekitar 600 anggota pasukan Angkatan Bela diri laut Jepang akan memperdalam persahabatan dan latihan dengan Angkatan Laut RI. (Foto: ANTARA/M Agung Rajasa/Koz/pd/12)

28 Februari 2012, Jakarta: Angkatan Bela Diri Laut Jepang menganggap kawasan Laut China Selatan perlu diawasi, kata Komandan Kolonel Laut Tomoo Mizukami di Jakarta, Selasa.

"Bagi Jepang isu Laut China Selatan adalah perairan yang perlu diperhatikan atau dijaga," kata Tomoo.

Tomoo mengaku banyak kapal berbendera Jepang yang melalui jalur pelayaran di Laut China Selatan oleh karena itu negara-negara setempat beserta Pasukan Bela Diri Laut Jepang harus menjaganya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Tomoo juga sedikit mengkhawatirkan adanya peningkatan teknologi tempur China yang ditakutkan dapat menganggu kestabilan kawasan di Laut China Selatan.

"Saya sendiri komandan kolonel kapal laut, jadi sebetulnya tidak memiliki status untuk menjawab namun karena banyak kapal kami yang lewat perairan tersebut maka tetap harus ada pengawasan," kata Tomoo.

(Foto: MI/GRANDYOS ZAFNA/am)

Sebanyak tiga kapal Pasukan Bela Diri Jepang berjenis "destroyer" --Hamagiri, Sawayuki dan Asayuki-- bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dengan misi pelatihan kepada calon prajurit bela diri Jepang.

Rencana agenda Tomoo di Jakarta adalah melakukan kunjungan kehormatan ke Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (LANTAMAL) dan Markas Komando Armada RI Kawasan Barat (KOARMABAR) di Jakarta pada 29 Februari.

Selain itu Tomoo juga berencana melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata.

Pada beberapa bulan terakhir perompakan di wilayah Selat Singapura meningkat dimana pada 2010 hanya terjadi tiga perompakan namun pada 2011 menjadi 11 pembajakan kapal.

Selain itu pada Oktober 2011 pihak berwenang Malaysia berhasil membebaskan kapal tanker yang dibajak di selat tersebut.

Sebelumnya, menurut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro perompakan yang dahulunya sering terjadi di Selat Malaka saat ini jadi menurun tajam karena pengetatan penjagaan bersama dari Indonesia, Singapura, Thailand dan Malaysia.

Pengamanan Laut, Indonesia Gandeng Negara Tetangga

Sebagai negara yang luas wilayah lautnya lebih besar daripada daratan, agenda pengamanan laut yang komprehensif dan terpadu merupakan keharusan bagi Indonesia. Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Kalakhar Bakorkamla) Laksamana Madya TNI Y Didik Heru Purnomo menyatakan, negara berhak melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan, dan pengelolaan atas laut. “Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional di laut,” kata Kalakhar dalam acara Maritime Security Desktop Exercise and Law of The Sea Course di Jakarta, Senin (28/2).

Kalakhar menuturkan, terdapat beberapa isu penting seputar keamanan laut yang menjadi masalah negara-negara maritim dunia. Selain isu pencurian kekayaan dan pencemaran laut, isu keamanan laut dan maritim yang merupakan isu utama di Asia Pasifik seperti bajak laut, human trafficking, terorisme di laut, dan yang berhubungan dengan penyelundupan senjata dan pengrusakan ekosistem.

“Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan kerja sama dalam menjalankan tugas baik nasional maupun internasional, kami terus membangun kerja sama dengan lembaga dari berbagai negara,” jelasnya. Kerja sama ini, lanjut Didik, perlu dilakukan karena luas laut Indonesia yang luas yang mencapai 5,8 juta km serta berada pada perlintasan transportasi laut. “Indonesia punya ALKI yang wajib mengakomodasikan kepentingan internasional,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, terdapat 12 pulau Indonesia yang butuh perhatian khusus karena letaknya yang strategis sebagai titik terluar yang berbatasan dengan negara lain.

Sumber: ANTARA News

JDS Oshumi. (Foto: Wikipedia)

13 Maret 2011, Manado -- (Antara News): Pemerintah Jepang akhirnya menarik kembali kapal penyelamat "JS Ohsumi" yang diharapkan berpartisipasi pada Asean Regional Forum - Disaster Relief Exercise (ARF-Direx) di Manado, Sulawesi Utara pada 13-20 Maret 2011.

Demikian dikatakan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Agung Laksono, usai menerima informasi dari Pemerintah Jepang, kepada sejumlah wartawan di sela-sela Musda Kosgoro, di Manado, Minggu.

Menurut mantan Ketua DPR RI itu, penarikan kapal penyelamat Jepang untuk membantu penyelamatan sejumlah korban gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada Jumat (11/3) lalu.

"Kami memaklumi permintaan pemerintah Jepang, karena memang kondisi bencana alam di negara itu cukup berat," katanya, yang didampingi oleh Gubernur Sulut SH Sarundajang.

Sementara akibat bencana alam di Jepang itu, pelaksanaan ARF Direx tetap jalan dan tidak ada halangan, walaupun kegiatan internasional bencana alam turut menjadi "co host" adalah Jepang sendiri.

Pada kesempatan itu, pemerintah Indonesia siap membantu Jepang setelah negara itu dilanda gempa bumi 8,9 skala richter dan tsunami yang menyebabkan ribuan orang meninggal dunia.

"Kami belum tahu bentuk apa bantuan Indonesia ke Jepang, karena harus menunggu dulu hasil tingkat kebutuhan yang ada," katanya.

Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Jepang, sekaligus mencari tau jenis bantuan apa yang paling cocok disalurkan ke Jepang.

Selain bantuan pangan seperti beras dan sebagainya, mungkin juga bantuan tenaga medis seperti dokter dan perawat serta obat-obatan.

"Kalau pun memang bantuan nanti bukan bentuk barang dan relawan, Pemerintah Indonesia bisa salurkan uang langsung kepada Pemerintah Jepang," katanya.

Jepang Batal Ikut ARF Direx

epang batal mengikutsertakan pesertanya pada pelaksanaan ASEAN Regional Forum Disaster Relief Exercises (ARF DIREX) di Provinsi Sulut-Indonesia, 13-15 Maret 2011, seiring gempa bumi dan tsunami melanda daerah itu.

"Kami sangat menyesal tidak melibatkan peserta ke ARF Direx karena musibah. Tetapi pemerintah Jepang sepenuhnya mendukung kegiatan itu karena menjadi tuan rumah bersama dengan Indonesia," kata Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Akira Saito, kepada wartawan di Manado, Minggu.

Walaupun delegasi batal berpartisipasi di Sulut, hanya saja masih ada tim instruktur pelatihan dari Jepang yang sudah berada di Indonesia, dan masih tetap bertahan untuk membantu pemerintah Indonesia pada upaya simulasi pelatihan bersama penanggulangan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.

Menurut Dubes Jepang yang didampingi Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Gubernur Sulut SH Sarundajang, pemerintah Jepang tetap akan menuntaskan semua kegiatan ARF Direx di Sulut sesuai komitmen dan kerjasama dengan negara-negara Asean.

Sebagai bentuk kebijakan membatalkan keikut sertaan delegasi dari Jepang, pemerintah negeri "matahari terbit" itu telah menarik personil kembali sebanyak 328 orang yang bertindak relawan di ARF Direx.

Kemudian dua pesawat khusus dan empat helikopter yang menunjang pelatihan, serta satu kapal laut penyelamat bernama JS Ohsumi ditarik untuk membantu pemulihan wilayah dan penyelamatan korban jiwa.

"Pemerintah Jepang mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia yang memberi motivasi musibah bencana di negara kami," ujarnya.

Bahkan sejak peristiwa tsunami terjadi di Jepang pada Kamis (11/3) lalu, kantor Kedubes Jepang di Indonesia banyak menerima telepon dari sejumlah pejabat Indonesia, seperti jajaran menteri, anggota legislatif hingga pejabat tinggi lainnya untuk menyampaikan simpati dan belasungkawa.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga memaklumi ketidakhadiran delegasi Jepang karena musibah bencana alam itu.

"Pemerintah Indonesia sudah sampaikan simpati ke pemerintah Jepang, sekaligus siap membantu warga Jepang yang alami korban jiwa," tambahnya.

ARF Direx merupakan pelatihan militer-sipil pada upaya penanggulangan bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami itu, tetap berharap berlangsung baik karena masih ada 20-an negara lain sebagai peserta, seperti negara-negara Asean, Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Sumber: ANTARA News Sulut

Kementrian Pertahanan Jepang menerbitkan foto model jet tempur siluman rancangan dalam negeri pada 2006. (Foto: AP)

9 Maret 2011, Tokyo -- (Berita HanKam): Jepang segera bergabung dengan Amerika Serikat, Rusia dan Cina kedalam grup pembuat jet tempur siluman. Seorang perwira senior Pasukan Bela Diri Angkatan Udara Jepang mengatakan Jepang siap melakukan uji terbang jet tempur siluman hanya dalam kurun waktu tiga tahun.

Prototipe kemungkinan akan terbang pada 2014 diungkapkan Direktur Pengembangan Sistem Udara Departemen Pertahanan Jepang Letnan Jenderal Hideyuki Yoshioka saat diwawancarai kantor berita Associated Press.

Jepang telah membenamkan dana 39 triliun yen (473 juta dolar) pada proyek jet tempur siluman sejak 2009, setelah Amerika Serikat secara tegas menolak penjualan F-22 Raptor, karena Kongres melarang mengekspor F-22. Kongres khawatir teknologi rahasia pada F-22 diketahui negara ketiga, meskipun negara tersebut sekutu dekat Washington.

”Kami telah 2 tahun dalam proyek, dan kami dalam rencana yang ditetapkan,” ucap Yoshioka, Senin (7/3).

Yoshioka menekankan keberhasilan uji terbang Shinshin (Semangat), tidak berarti pemerintah Jepang segera memproduksi Shinshin. Pemerintah akan memutuskannya pada 2016.

(Foto: AP)

Jepang dalam tekanan dalam kemampuan pertahanan udara regional. Setelah Rusia dan Cina sukses mengembangkan jet tempur siluman. Kekuatan pertahanan Jepang dibantu Amerika Serikat, dimana menempatkan sejumlah besar jet tempur, termasuk F-22 serta 50,000 pasukan dibeberapa pulau di Jepang.

”Jepang menginginkan F-22, tetapi Kongres tidak menyetujuinya,” ucap Yoshioka. ”Kami menyadari bahwa sangat penting untuk kami mengembangkan kemampuan lokal kami.”

Tokyo berencana mempensiunkan jet tempur tua F-4EJ Phantom dan F-15 Eagle dengan pesawat baru, seperti F-35 JSF atau F/A-18 Super Hornet atau Eurofighter Typhoon.

Kemhan berharap proyek jet siluman memberikan dampak ekonomi lokal mencapai 101 milyar dolar dan menciptakan 240,000 pekerjaan.

Sumber: AP
© Beritahankam.blogspot

F-15 Eagles dari 44th Fighter Squadron berlatih dengan Pasukan Bela Diri Jepang Angkatan Udara, 17 November 2010 di lepas pantai Hokkaido, Jepang. Dua belas pesawat dan hamper 200 personil dari Lanud Kadena, Okinawa terlibat dalam latihan terbang. (Foto: USAF/ Tech. Sgt. Mike Tateishi)

6 Januari 2011 -- (Berita HanKam): Pemerintah Jepang dan Amerika Serikat menyetujui pemindahan sejumlah latihan terbang yang melibatkan jet tempur F-15 berpangkalan di Prefektur Okinawa ke Guam, kemungkinan pada tahun fiskal mendatang, menurut sumber di Kementrian Pertahanan Jepang dikutip harian the Asahi Shimbun, Minggu (2/1).

Meskipun latihan F-15 berpangkalan di Lanud Kadena, Okinawa telah dipindahkan ke sejumlah lanud lainnya di Jepang sejak musim semi 2007, pemindahan ini pertama kalinya dilakukan di luar Jepang.

Keputusan ini bertujuan mengurangi suara bising karena kegiatan pesawat di Lanud Kadena.

Menurut Kemhan Jepang belum ada keputusan dibuat mengenai waktu yang pasti atau jumlah pesawat yang dipindahkan, tetapi pejabat Kemhan mengatakan Kemhan berharap proses dimulai pada tahunn fiskal 2011.

Seorang pejabat Kemhan mengatakan berharap pemindahan latihan melibatkan satu dari dua skuadron di Kadena, total 50 jet tempur berpangkalan di Lanud Kadena.

Sejak Maret 2007, AU AS telah memindahkan sejumlah latihan F-15 ke enam lanud Pasukan Bela Diri Jepang Angkatan Udara diberbagai tempat di Jepang guna mengurangi kebisingan, tetapi pemindahan ini berdampak kecil, ungkap pejabat tersebut.

Sumber: the Asahi Shimbun